Kopi Pagi Harmoko : Syahwat Politik oleh Azisoko
Syahwat politik adalah naluri manusia untuk berkuasa, namun harus dikendalikan dengan etika, moral, dan nilai-nilai luhur Pancasila agar tidak menjelma menjadi ambisi yang merusak. Dalam kontestasi politik jelang Pilpres, kehendak rakyat seharusnya menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau kekuasaan. Politik sejati mestinya berorientasi pada keadilan, amanah, dan tanggung jawab demi kemaslahatan bersama. Ketika syahwat politik dibiarkan liar, lahirlah korupsi, manipulasi, dan oligarki. Karena itu, politisi wajib menundukkan egonya, mendengar suara rakyat, dan berjuang demi kepentingan bangsa, bukan diri sendiri.
*****
“Kehendak rakyat hendaknya menjadi acuan dominan dalam mengambil
keputusan dengan mengesampingkan syahwat politik pribadinya, kelompoknya,
dan koleganya.”
-Harmoko-
Jelang Pilpres, politik ambisius kian menggerayangi ruang publik. Dinamika
politik semacam ini sebenarnya tidaklah masalah jika misinya membangun
kebersamaan, keadilan dan kemaslahatan bersama. Namun, faktanya tak jarang
menimbulkan gesekan, perselisihan dan perseteruan yang berujung kepada
ketegangan. Bahkan, perpecahan dan pembelahan sosial.
Lantas siapakah yang salah? Jawabnya tidak ada yang salah. Kalau pun hendak dikatakan, yang salah adalah kita semua, manakala kontrol diri menjadi rapuh karena terbelenggu syahwat politik ingin menguasai demi keuntungan pribadi.
Keinginan menguasai tidak terhindarkan karena orang berpolitik itu sendiri adalah seni untuk meraih kekuasaan. Tidak terbantahkan juga bahwa hasrat paling kuat dalam diri manusia adalah keinginan untuk menguasai (the will to power).
Dapat dikatakan pula bahwa hasrat (desire) adalah keinginan atau harapan yang kuat sebagai esensi manusia untuk meraih cita- cita. Tetapi esensi itu akan berharga, bercahaya dan bersinar jika dilakukan secara baik dan benar. Akan menjadi redup, menggelapkan alam sekitar jika dilakukan dengan penuh keburukan, lebih – lebih “kebusukan”.
Jauh dari etik dan moral. Menerabas segala norma dan nilai –nilai luhur budaya sebagaimana tercermin dalam falsafah bangsa kita, Pancasila.
Maknanya, keinginan untuk berkuasa ini dilakukan dengan memaksakan kehendak yang dapat berakibat merugikan orang lain, merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Menguasai sesuatu, termasuk kekuasaan dan jabatan adalah sah – sah saja jika dilakukan sesuai dengan etika dan norma yang ada. Dalam bahasa hukum disebut legal formal dan prosedural. Tetapi tidak dianjurkan, jika dilakukan secara paksa, sakarepe dewe, sewenang – wenang.
Yang hendak saya sampaikan adalah syahwat politik itu perlu dikelola agar tidak menjadi liar sebagaimana naluri ingin menguasai dengan menghalalkan segala cara. Dengan menumpuk kekayaan dan kekuasaan belaka demi kesenangan pribadi dan keluarganya. Alih – alih untuk kepentingan rakyat, tetapi yang diuntungkan adalah kerabat dekat.
Syahwat politik harus dibentengi dengan nalar kritis dan akal sehat, sistem nilai –luhur dan beradab agar tidak bertindak semaunya, melalui cara – cara kotor, lagi menjijikan.
Kita berharap syahwat politik yang terkendali dan penuh nurani akan bertransformasi kepada sikap amanah, bertanggung jawab, keadilan dan kejujuran serta lebih mengedepankan kepada kepentingan umat, bukan kepada pejabat (siapa yang berkuasa).
Korupsi, pungli, manipulasi dan oligarki demi melanggengkan kekayaan dan kekuasaan pribadi dan family, adalah dampak dari syahwat politik yang tidak terkendali.
Selagi calon pemimpin bangsa ke depan sedang dirumuskan, hendaknya para elite politik memiliki rasa tanggung jawab dengan merespons apa yang menjadi kehendak rakyat. Dengan menggunakan mata batinnya, melalui kekuatan yang menyebar hingga ke akar rumput, semestinya dapat menyerap kehendak rakyat mengenai pemimpin seperti apa yang dibutuhkan rakyat sekarang dan mendatang.
Kehendak rakyat hendaknya menjadi acuan dominan dalam mengambil keputusan dengan mengesampingkan syahwat politik pribadinya,kelompoknya, dan koleganya, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Ada rasa tanggung jawab kepada rakyat dengan menyerap kebenaran aspirasi yang disampaikan oleh konstituen, bukan kebenaran menurut kelompoknya. Patut diingat pula, politisi berhasil duduk di Senayan karena dipilih rakyat.
Parpol menjadi besar karena suara rakyat. Begitupun paslon capres – cawapres
yang diusung pada pilpres 2024, akan terpilih jika mendapat suara rakyat.
Tanpa suara pemilih, tanpa dukungan rakyat, sebagus apapun kandidat paslon
yang digadang – gadang, bakal tumbang.
Boleh jadi, elektabilitasnya tinggi, tetapi pada akhirnya tereliminasi karena tak sesuai aspirasi.
Ini makin menguji sebuah adagium bahwa tingkat elektabilitas tidak selamanya sebanding lurus dengan tingkat keterpilihan.
Mari kita kelola syahwat politik penuh dengan etika dan norma sebagaimana jati diri bangsa kita yang berlandaskan kepada nilai – nilai luhur Pancasila. (Azisoko)
Sumber : koran Pos Kota, edisi 04 September 2023
