Oleh Harmoko
SERING dikatakan bahwa mengubah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan memanglah sulit. Butuh kekuatan untuk terus berkomitmen, bersemangat dan merealisasikannya. Dan, tak kalah pentingnya adalah kesadaran diri untuk melakukannya.
Maknanya perubahan akan berjalan dengan baik, jika diawali adanya komitmen untuk berubah, adanya semangat tinggi untuk berubah, muncul kehendak yang kuat untuk melakukannya. Semuanya itu dapat bergerak serasi, jika muncul kesadaran diri untuk berubah.
Kesadaran seseorang akan tercipta dengan sendirinya, jika perubahan yang dilakukannya diyakini dapat membawa kebaikan, bukan keburukan. Akan berdampak positif bagi kehidupannya, bukan negatif bagi masa depannya. Membawa keberuntungan, bukan kerugian.
Kita tahu, pandangan baik dan buruk, positif dan negatif, untung dan rugi akan tergantung dari persepsi seseorang dalam menyikapi keaadaan. Karenanya yang diperlukan adalah edukasi untuk mengubah persepsi warga masyarakat bahwa perubahan yang dilakukan adalah baik dan menguntungkan.
Yah, edukasi persespi inilah yang sangat dibutuhkan ketika kita hendak mengubah perilaku masyarakat yang mendukung upaya mengatasi pandemi. Misalnya perilaku disiplin mematuhi protokol kesehatan 3M untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.
Begitu pun kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro yang sekarang tengah dijalankan.
Patut dicatat, perubahan perilaku sosial dapat berjalan sebagaimana diharapkan jika ada kehendak yang sama, kebutuhan yang sama, adanya inovasi baru, ada manfaat yang didapat serta tidak menghilangkan prestise.
Itulah sebabnya kebijakan apa pun, lebih-lebih di era pandemi saat ini, harus langsung menyentuh akar persoalan yang dihadapi masyarakat. Dibutuhkan kebijakan publik yang bijaksana. Artinya kebijakan yang adil untuk semua orang. Bukan memihak, tetapi memikat dan memberi harapan kepada masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi.
Dengan kebijakan tersebut masyarakat akan lebih banyak diuntungkan dan banyak mendapat manfaat bagi kehidupannya di saat ini maupun masa depannya. Itulah kebijakan yang bijaksana yang saat ini semakin didambakan menyusul beragamnya dampak buruk akibat pandemi.
Akan lebih baik, jika kebijakan semacam ini berlaku universal, bukan parsial. Diberlakukan sepanjang masa, bukan sepenggal masa. Bukan diterapkan kepada segelintir atau sekelompok orang, tetapi untuk semua orang, sebagaimana amanat undang -undang untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kompak pula dalam melaksanakan kebijakan, di dalamnya terdapat keterpaduan dalam merespons situasi yang terjadi, adanya kesatupaduan ketika menanggapi dampak yang terjadi atas kebijakan yang telah digulirkan. Bukan yang satu “ngalor” yang satunya lagi “ngidul”.
Bukan pula lempar tanggung jawab, saling menyalahkan untuk mencari pembenaran diri demi keselamatan diri.
Ada pesan moral “Orang bijak adalah orang yang menyadari kesalahannya, berani mengakuinya, mau memperbaikinya, dan mau belajar darinya.” (*)
