Kopi Pagi Harmoko: Janji Tak Seindah Bukti

Janji politik sejatinya bukan sekadar hiasan kampanye atau senjata meraih simpati. Ia adalah cermin kejujuran dan tekad tulus untuk menunaikan amanah. Dalam hiruk-pikuk pesta demokrasi, yang patut dijual bukan kata-kata manis, melainkan program kerja yang nyata dan masuk akal. Rakyat butuh bukti, bukan mimpi yang diucap di panggung. Lebih mulia sedikit berjanji namun ditepati, daripada berbuih kata tanpa pembenaran. Pemimpin sejati tahu batas kemampuannya dan berhati-hati sebelum berjanji. Sebab janji adalah utang moral—dan yang menepatinya, menunaikan kehormatan diri sekaligus martabat bangsanya.

 

*****

 

Oleh Harmoko

VISI misi digelar, program kerja dipapar, dan janji pun ditebar untuk merangkul simpati publik. Itu lazimnya aktivitas politik yang dilakukan selama masa kampanye, apakah pilpres, pileg atau pilkada serentak seperti sekarang ini.

Jual program adalah sebuah keharusan agar calon pemilihnya tahu pasti apa yang akan dilakukan si terpilih setelah menjadi kepala daerah.

Hendaknya program kerja itulah yang dikaji, visi misi yang perlu diuji, bukan sebatas janji.

Kita memandang janji memang diperlukan, bahkan hendaknya diikrarkan secara terbuka. Tidak hanya diucapkan dalam kata saat kampanye, jika memungkinkan secara tertulis sebagai dokumen resmi yang suatu saat nanti dapat digunakan untuk menagih janji.

Mengapa? Janji bukan sekadar bumbu kampanye. Janji juga bukan sebatas strategi untuk menarik simpati.

Janji hendaknya keluar dari hati sanubari, niat suci untuk membenahi, memajukan dan mengembangkan daerah yang hendak dipimpinnya kelak.

Itulah sebabnya, sebaiknya janji yang diungkapkan sesuai dengan kemampuan diri.

Sebagai kader parpol, sebagai kalangan profesional yang didukung parpol maju sebagai calon kepala daerah, tentu sudah mempersiapkan diri untuk memenangkan pilkada.

Syarat menang pilkada, di antaranya program kerja yang dijanjikan cukup realistis.

Janji program yang ditebar sesuai nalar dan logika. Maknanya, tidak harus banyak program, tapi sulit untuk disasar. Artinya program yang ditawarkan realistis, bukan muluk-muluk, mengawang-awang. Pokoknya bukan menggantang asap.

Cukup sedikit janji yang sudah teruji dan disukai masyarakat. Caranya pilih aktivitas yang sedang dibutuhkan masyarakat saat itu.

Karena pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020, masih dalam situasi pandemi, maka program yang ditawarkan, diprioritaskan dalam upaya mengatasi dampak pandemi.

Tak hanya meningkatkan ketahanan masyarakat dalam sektor kesehatan, juga percepatan pemulihan perekonomian daerah.

Persoalan kemiskinan, lapangan kerja, pengembangan usaha kecil dan menengah, industri rakyat, patut menjadi perhatian utama dan pertama.

Mengingat hampir semua daerah yang menggelar pilkada serentak tahun ini, tak lepas dari dampak sosial ekonomi akibat pandemi.

Seperti kita ketahui, sebanyak 270 daerah akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Kita tentu berharap pilkada di tengah pandemi ini lebih mendorong para calon mengadu program, bukan mengadu kekuatan dalam pengerahan massa.

Jangan pula banyak menebar janji yang mudah diucap akan tetapi sulit dipenuhi.

Lebih baik sedikit janji tetapi dapat dipenuhi, ketimbang banyak janji tapi tidak satu pun terealisasi.

Ada pepatah mengatakan “Orang bijak selalu menepati janji, tapi orang paling bijak adalah yang berhati-hati sebelum berjanji.”

Marilah hati-hati mengucap janji. Jangan sampai kemudian kita dapat sindiran “Janjimu tak seindah pembuktianmu.” (*)

 

 

Sumber : koran Pos Kota, edisi 28 September 2020